KARYA BUKU : Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara Mengenai Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”

Refleksi Praktis dari Ruang Sengketa ke Ruang Ilmu

Buku ini lahir dari pengalaman langsung penulis sebagai Koordinator Tim Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di salah satu kementerian selama lebih dari empat tahun. Dalam periode tersebut, penulis terlibat aktif dalam penanganan ratusan perkara hukum dan pendampingan ribuan paket pengadaan, baik di tingkat perencanaan, pelaksanaan, evaluasi tender, hingga penyelesaian sengketa di pengadilan.

Pengalaman yang kompleks dan dinamis tersebut kemudian dirangkum menjadi sebuah karya ilmiah populer — sebagai upaya mendokumentasikan praktik terbaik (best practices) dan dinamika hukum pengadaan yang selama ini lebih banyak tersimpan dalam praktik kerja dan ruang sidang, daripada dalam bentuk literasi tertulis.

Mengapa Buku Ini Penting?

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) adalah urat nadi pembangunan nasional, namun literasi hukum tentang pengadaan — terutama yang menyangkut sengketa keputusan TUN — masih sangat terbatas. Buku ini mencoba menjawab kesenjangan tersebut dengan menghadirkan:

• Analisis hukum atas keputusan tata usaha negara dalam PBJ
• Kumpulan studi kasus dan temuan lapangan
• Strategi preventif untuk memitigasi risiko sengketa tender
• Refleksi praktik hukum dari perspektif birokrasi, penyedia, hingga advokat

Tujuan & Harapan

Buku ini ditujukan untuk:

• Praktisi pengadaan dan pejabat pembuat komitmen (PPK)
• Advokat dan konsultan hukum pengadaan
• Akademisi dan mahasiswa hukum
• Pejabat di sektor pengawasan dan penegakan hukum

Harapannya, buku ini dapat menambah khasanah keilmuan dan memperkaya pengalaman para pelaku pengadaan, serta menjadi referensi praktis dalam mencegah dan menangani potensi sengketa dalam pelaksanaan PBJ di Indonesia.

✍️ Catatan Penulis :

“Hukum pengadaan bukan sekadar soal regulasi dan dokumen tender. Ia menyangkut tanggung jawab, transparansi, dan keberlanjutan pembangunan. Buku ini saya persembahkan untuk siapa pun yang ingin memahami pengadaan — bukan hanya sebagai prosedur, tapi sebagai ruang etika, hukum, dan kepentingan publik.”